Jakarta – Memenuhi undangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Bambang Brodjonegoro, Mantan Menteri Keuangan RI Tahun 2014-2016, menyampaikan pandangannya terkait pengelolaan dana publik, salah satunya dana haji. Dalam forum Executive Talks yang bertajuk “Strategi Pengelolaan Dana Publik di Tengah Dinamika Global: Inovasi Risiko dan Kelembagaan” pada tanggal 2 Oktober di Aula Haji, Muamalat Tower, Lantai 19, ia memberikan sejumlah pandangan strategis.
Ketua Badan Pelaksana BPKH dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPKH memiliki fungsi strategis untuk terus memberikan nilai manfaat terbaik dari hasil investasi dana haji serta menjamin keamanan dana yang dikelola. “Dalam melakukan investasi, BPKH menetapkan untuk menggunakan skenario moderat dengan target yield yang meningkat minimal 5% setiap tahunnya,” jelas Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah.
Terkait posisi kelembagaan BPKH dan perlindungan perangkat hukum dalam aktivitas investasi dana haji, Bambang menilai masih banyak peraturan yang kontraproduktif bagi BPKH dalam
mengoptimalkan pengelolaan investasi, sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah. “BPKH harus diangkat marwah dan statusnya sehingga menjadi leader dari ekosistem pelaksanaan
haji,” kata Bambang PS Brodjonegoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia serta Menteri Keuangan 2014-2016. Bambang menekankan dua aspek penting dalam peningkatan kinerja BPKH dalam hal pengelolaan keuangan haji. Pertama, perlu dukungan dari pemerintah untuk menyediakan modal dasar bagi
perolehan dana haji. Kedua, diperlukan penguatan status BPKH. “Masih perlunya dukungan pemerintah kepada BPKH sebagai lembaga yang sui generis sehingga mendapat perlindungan ketika melakukan investasi agar hasilnya optimal,” jelas Bambang ketika diwawancarai oleh tim BPKH.
Bambang P.S. Brodjonegoro adalah seorang ekonom terkemuka Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan RI pada periode 2014-2016. Sebelumnya, ia juga pernah menduduki
berbagai posisi penting di pemerintahan, termasuk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain berkarier di
pemerintahan, Bambang juga merupakan Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, serta dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang ekonomi publik dan pembangunan. Ia berperan aktif dalam memberikan pemikiran terkait kebijakan ekonomi dan pengelolaan dana publik, termasuk dalam konteks pengelolaan dana haji di BPKH.
Berbagi pengalaman, Bambang mencontohkan best practices lembaga yang melakukan pengelolaan dana publik melalui Surat Berharga Negara, yaitu Ontario Teachers’ Pension Plan dan Tabung Haji, yang dapat menjadi referensi bagi BPKH. Bambang juga menyebutkan bahwa salah satu tugas penting BPKH adalah melakukan literasi investasi kepada masyarakat. Hal ini menjadi tantangan besar, mengingat angka literasi keuangan masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan.