JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) KE-78 Republik Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH) menggelar tasyakur peringatan HUT RI ke-78 pada Senin (21/08) di Kantor BPKH, Muamalat Tower, Ruang BJ Habibie dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana serta seluruh Insan BPKH.
Acara syukuran digelar sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia. Meski berlangsung secara sederhana namun tidak mengurangi kekhidmatan dan makna kemerdekaan itu sendiri.
Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin dalam sambutannya mengajak seluruh Insan BPKH untuk berupaya sebaik-baiknya dalam pekerjaan yang dijalani serta memberikan kontribusi terbaik kepadaBPKH. Sehingga rencana-rencana BPKH dapat terealisasi sesuai target serta bisa memberikan nilai manfaat dan kemaslahatan yang optimal untuk umat . Tidak lupa Firmansyah mengucapkan rasa syukurnya atas kemerdekaan ke-78 RI.
“Dalam tasyakuran kemerdekaan ini, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Khususnya kepada seluruh pengurus dan Insan BPKH,” ujar Firmansyah N. Nazaroedin.
Selain itu HUT RI ke-78 menjadi momentum bagi BPKH berperan serta dalam mewujudkan Indonesia yang Maju, Adil, Berdaulat dan Bermartabat.
“Kita harus mampu menerapkan IQRA, core values BPKH, dalam kehidupan sehari hari dalam aktivitas dan mengamalkannya bukan hanya sebagai core values semata tapi juga bener bener di implementasikan, mulai dari Integrity, Quality, Respect dan Acountability, ujarnya. “Bersama-sama, mari kita terus melaju. Menuju Indonesia yang Maju, Adil, Berdaulat dan Bermartabat. Merdeka! Untuk Indonesia Maju!,” tegas Firmansyah.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menggarisbawahi sejumlah arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Arahan ini sebagaimana dalam pidato kenegaraan dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI Rabu, 16 Agustus 2023
Setidaknya ada 5 poin yang menjadi fokus utama. Pertama, terkait naiknya daya saing berkat upaya pembangunan infrastruktur dan konektivitas akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia hingga 2 kali lipat dalam 10 tahun kedepan. Secara detil, angka proyeksi pendapatan per kapita indonesia akan mencapai Rp 153 Juta dalam 10 tahun ke depan, Rp 217 Juta dalam 15 tahun kedepan, bahkan hingga Rp 331 Juta dalam 22 tahun kedepan.
Kedua, upaya membuka lapangan pekerjaan baru yang seluas-luasnya untuk mendongkrak produktivitas nasional, Indonesia harus mengembangkan sektor ekonomi baru. Salah satunya adalah sektor ekonomi hijau dan hilirisasi atau Window Opportunity Indonesia untuk meraih kemajuan. Hal ini tak lepas dari kondisi Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam mulai dari bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, hingga sumber energi baru dan terbarukan.
“Hal ini merupakan kesempatan bagi BPKH untuk melakukan investasi strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus mampu memberikan nilai manfaat yang optimal. BPKH dapat mengeksplor peluang investasi pada proyek-proyek pembangunan yang mengintegrasikan nilai nilai Environment, Social, Governance (ESG) yang memperhatikan keberlanjutan dan dampak sosial yang baik ,” ujarnya.
Berikutnya berkaitan kepercayaan masyarakat/publik yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Selain itu, pemimpin juga akan membutuhan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa untuk menghadapi tantangan kedepan.
“Pesan Presiden ini menegaskan bahwa penting bagi kita semua untuk memperkuat kerjasama dan sinergi lintas bidang, bahkan lintas lembaga sebagai ikhtiar nyata untuk menghadapi tantangan pengelolaan keuangan haji kedepan,” ujarnya.
Tak kalah penting adalah bonus demografi dimana Pada tahun 2045, sekitar 68 persen penduduk Indonesia adalah penduduk usia produktif. Hal ini merupakan kunci peningkatan produktivitas nasional Indonesia.
BPKH dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan jumlah pendaftar haji terutama di usia muda produktif. Selain itu juga terdapat opportunity untuk menyesuaikan setoran haji secara bertahap sebagai upaya untuk meningkatkan sustainibilitas dan pengelolaan keuangan haji yang lebih adil dan berkelanjutan.
Terakhir, “Di tahun politik ini, saya ingin mengingatkan kita semua untuk tetap mempertahankan integritas, profesionalisme, independensi, dan kemandirian dalam menjalankan tugas-tugas kita.,” tegasnya.
